Selasa, 04 November 2014

Kapitalisme-Liberalisme Pembunuh Rakyat, Sekularisme-Demokrasi Penipu Rakyat (3)

Catatan Bidang Sosial dan Budaya
Aborsi, HIV/AIDS dan Seks Bebas
Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah dokter Hartono Hadisaputro SpOG menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.
Praktek aborsi semakin meningkat beriringan dengan prilaku seks bebas yang juga semakin menjadi – jadi, dimana prilaku seks bebas dipicu oleh budaya hedonisme-liberal. Semakin menjadi aneh ketika baru baru ini pada tanggal Tanggal 1-7 Desember Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bersama DKT Indonesia dan Kementerian Kesehatan disebutkan dalam Pekan Kondom Nasional (PKN) akan membagikan kondom secara gratis pada acara tersebut yang justru memfasilitasi prilaku seks bebas sebagai biang dari praktek aborsi dan tersebarnya virus HIV/AIDS.
Kriminalitas, Tawuran, dan Kekerasan di kalangan remaja Geliat dunia remaja yang berjumlah 63,4 juta atau sekitar 26,7 persen dari total penduduk Indonesia kian banyak menyita perhatian media. Sayangnya, kabar dari dunia remaja yang mengisi headlinemedia massa justeru didominasi oleh berita miring dan negatif. Kasus kenakalan remaja—yang mengarah pada kriminalitas remaja—dengan berbagai bentuknya tak henti-hentinya menjadi trending topik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sudah separah itukah kondisi remaja saat ini? Beberapa waktu terakhir, terjadi beberapa pembunuhan yang dilakukan kalangan remaja di Kabupaten Sleman, DIY.
Terakhir, pembunuhan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan tiga remaja di bawah umur di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Mereka adalah siswa SMP dan SMA. Sebelumnya, pada April lalu terungkap kasus pemerkosaan dan pembakaran siswi SMK YPPK Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang dilakukan tujuh orang. Empat di antaranya masih tergolong di bawah umur. Fakta kekerasan dan tindak asusila bahkan terjadi di perguruan tinggi, seperti yang ramai diberitakan di media media nasional telah terjadi tindakan kekerasan dan asusila dalam kegiatan OSPEK yang dilakukan oleh mahasiswa senior jurusan planologi ITN kepada para juniornya dan parahnya pihak rektorat ITN memang mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut namun terkesan angkuh tak mau dianggap bersalah sekalipun kegiatan OSPEK yang berujung pada meninggalnya mahasiswa junior bernama fikri.
Sepanjang tahun 2013 tercatat Sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar di Indonesia. Belasan pelajar itu menjadi korban dari 229 kasus tawuran yang terjadi sepanjang Januari hingga Oktober 2013. Jumlah ini hanya yang diketahui dan belum ditambah dengan jumlah pelajar yang terluka dan dirawat di rumah sakit akibat kekerasan antar sesama pelajar. Demikian data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan, kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 128 kasus tawuran. Hal ini menurutnya merupakan indikasi yang membuktikan gagalnya sistem perlindungan terhadap anak di Indonesia. “Banyak pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh negara kita, sehingga anak-anak terus menerus menjadi korban maupun pelaku,” kata Arist dalam konferensi pers di Kantor Komnas PA, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (Suara Pembaruan.com – 20/11).
Catatan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Konflik Horizontal akibat Perampasan Hak Rakyat, Negara Pemicu Disintegrasi
Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) menyebutkan dalam tiga tahun terakhir terdapat 91.968 orang dari 315 komunitas adat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan. “Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus,” kata Direktur Huma, Andiko Sutan Mancayo, dalam peluncuran sekolah rakyat dan pendampingan hukum di kampus Universitas Bengkulu, Senin (28/10/2013), seperti dilansir kompas.com. Andiko melanjutkan, Huma juga melaporkan konflik sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektare di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30.000 hektare.
Sering terjadinya tindak kekerasan selama kasus berjalan dan negara justru menjadi pelanggar terbesar dengan keterlibatan mencapai 45 persen, instansi bisnis 36 persen dan individu berpengaruh sebanyak 10 persen. Terdapat tujuh provinsi terbanyak mengalami konflik yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan artinya bahwa ketidakbecusan dan kesewenang-wenangan pemerintah yang berkomplot dengan pihak swasta teruatama pihak asing untuk merampas Sumber Daya Alam (SDA) dan lahan yang sejatinya milik rakyat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan pada tataran ekstrem rakyat yang terpinggirkan dari daerahnya akan memicu disintegrasi yang didesign dan didukung oleh pihak asing karena tentu negara negara kapital asing takkan mau melepas Sumber Daya Alam Indonesia.
Penyadapan Pemerintah AS dan Australia, Pemerintah Indonesia Mandul dan Tak Punya Kemaluan Setelah sebelumnya Sydney Morning Herald, sebuah harian di Australia, pada 29 Oktober 2013 lalu melansir berita berjudul “US spying on our neighbours through embassies”. Diberitakan, Amerika Serikat menyadap telepon dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedubes AS dan konsulat di seluruh Asia timur dan tenggara, ternyata presiden SBY telah lama pula menjadi target penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD). Bukan hanya SBY, tapi juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres, Menko Perekonomian, Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, mantan Menkeu RI yang kini menjabat Direktur Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, dan mantan Menpora Andi Mallarangeng turut disadap. Penyadapan itu dilakukan terhadap ponsel Nokia E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil Presiden Boediono. Berbagai pembicaraan para pejabat Indonesia termasuk Presiden SBY termasuk yang selama ini disadap Sebagaimana diungkap harian Inggris The Guardian dan harian Australia The Sydney Morning Herald (18/11).
Penyadapan seperti itu jelas sebuah pengkhianatan dan tindakan yang tidak dapat diterima. Apalagi Australia sebelumnya juga telah terlibat dalam invasi terhadap Afghanistan dan Irak yang dilakukan oleh AS dan sekutunya. Sementara atas tindakan itu, pemerintah Australia melalui PM Tony Abbot menolak untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Namun sayangnya pemerintah Indonesia tak mampu bersikap tegas menempatkan AS dan Australia sebagai musuh. Dakwah KAMPUS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar