Tahun 2013 akan segera berlalu dan fajar
tahun 2014 akan segera menyongsong, banyak peristiwa yang telah terjadi
mulai masalah pendidikan, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan
politik dalam negeri. Untuk itu Gerakan Mahasiswa Pembebasan sebagai
salah satu elemen gerakan mahasiswa intelektual yang mengusung ideologi
Islam untuk pembebasan negeri ini dari keterpurukan, setidaknya kami
merangkum beberapa catatan penting terkait kondisi faktual Indonesia di
tahun 2013 .
Catatan Bidang Pendidikan
Mahalnya Pendidikan :
untuk pendidikan dana kuliah anak tertua
di sebuah perguruan tinggi terbaik negeri di Indonesia, dengan fakultas
pilihan Ekonomi, Hukum, Sastra & Fisip, saat ini kira-kira akan
memakan biaya kurang lebih mencapai sekitar Rp. 110 juta untuk empat
tahun masa kuliah, sudah termasuk uang kuliah, uang pangkal dan uang
gedung serta sumbangan lainnya. Dengan rata-rata kenaikan biaya
pendidikan sebesar 15%-30% per tahun (beda kampus beda kenaikan
biayanya), maka biaya yang dibutuhkan anak tertua ketika masuk kuliah 12
tahun lagi (umur sang anak saat ini 5 tahun, 17-5 sama dengan 12 tahun
lagi) adalah sebesar Rp. 980 juta. Dengan berinvestasi secara agresif
dari sekarang dibutuhkan investasi bulanan sebesar Rp. 1,1 juta / bulan.
Kurangnya fasilitas dan akses pendidikan
: hingga awal 2011 banyak berita mengenai bangunan SD dan SMP yang
rusak berat, bahkan beberapa di antaranya ambruk. Untuk itu, Pemerintah
melaksanakan program penuntasan rehabilitasi sekolah rusak berat mulai
tahun 2011. Tak kurang dari 180.000 ruang kelas yang rusak berat telah
direhabilitasi hingga 2012 lalu. Program ini terus dilanjutkan pada
tahun-tahun berikutnya. hingga tahun 2012 angka partisipasi kasar (APK)
SMA sederajat rata-rata nasional baru mencapai 70%, angka yang rendah
dibandingkan APK SMP sederajat yang telah mencapi rata-rata nasional
97%. Jika ingin mencapai 97% juga dan tanpa terobosan maka baru
terealisasi pada tahun 2040. Akan tetapi, dengan kebijakan Pendidikan
Menengah Universal (PMU) yang dirintis pada tahun 2012 dan dijalankan
penuh mulai tahun 2013 target 97% itu niscaya tercapai pada tahun 2020.
Dalam PMU ini antara lain terdapat program pembangunan ruang kelas baru
(RKB) sekolah SMA dan SMK serta pemberian dana BOS Sekolah Menengah (BOS
SM).
Indonesia mengalami krisis pendidikan
dengan hasil pendidikan yang konsisten berada di peringkat bawah dalam
beberapa riset internasional. Karena itu, pemerintah diminta untuk
mengkaji secara serius dalam menemukan masalah mendasar yang terjadi
antara kebijakan dengan praksis pendidikan di lapangan, termasuk di
dalam ruang kelas.
“Hasil-hasil riset internasional yang
penting seperti PISA dan TIMSS menunjukkan Indonesia konsisten di bawah
dalam kemampuan siswa di bidang matematika, sains, dan membaca.
Kenyataan ini seharusnya menumbuhkan sense of crisis kita soal
pendidikan. Kita perlu meneropong apa yang terjadi di ruang kelas.
Sebab, apa yang terjadi di lapangan adalah produk kebijakan pendidikan
yang memang banyak bermasalah,” kata Elin Driana, praktisi pendidikan
yang mendalami bidang riset dan evaluasi di Jakarta, Minggu
(28/1/2013-Kompas.com).
Penyelewangan Dana Pendidikan :
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan
masalah dalam pengelolaan dana ujian nasional. Ditemukan potensi
kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah dalam penyelenggaraan UN
tahun 2012 dan 2013 (Kompas, 20/9/2013). Meski potensi kerugian negara
ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran UN yang mencapai ratusan
miliar rupiah, hal ini telah menambah deretan panjang daftar korupsi
dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Temuan BPK dan korupsi pendidikan
lainnya merupakan ironi di tengah upaya bangsa Indonesia melawan
korupsi melalui pendidikan. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption
Watch (ICW) selama periode 2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi
pendidikan yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang sebagai
tersangka.
Kerugian negara atas seluruh kasus ini
Rp 619,0 miliar (Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan, ICW
2013). Selama satu dasawarsa ini terdapat tren peningkatan dalam korupsi
pendidikan dan aspek kerugian negara. Pada 2003 terdapat delapan kasus
dengan kerugian negara Rp 19,0 miliar. Angka kerugian negara meningkat
422 persen pada 2013 menjadi delapan kasus dengan kerugian negara Rp
99,2 miliar.
Problem Pemerataan dan Kelayakan Sang Pengajar
Dukungan pemerintah pada guru dinilai
kurang terutama untuk meningkatkan profesionalitas guru. Pemerintah
tidak mampu mendistribusikan guru secara merata ke seluruh daerah,
khususnya daerah pedalaman dan terpencil. Dampaknya, banyak guru yang
belum memenuhi kualitas.“Mereka mengajar tidak sesuai dengan disiplin
ilmu yang dimiliki. Keadaan ini terjadi lebih dari separuh guru di
Indonesia. Artinya, 50% guru SD, SMP dan SMA/SMK sebenarnya tidak
memenuhi kelayakan mengajar,” tegas Koordinator Kopertis Wilayah V,
Bambang Supriyadidalam pidato ilmiah pada wisuda 38 lulusan magister
(S2) Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Rabu (11/12/2013). Rendahnya
kualitas guru, lanjut Budi mengakibatkan siswa-siswi hanya mampu
menguasai 30% dari materi bacaan. Mereka juga sulit menjawab soal
berbentuk uraian yang memerlukan penawaran. Hal itu disebabkan karena
selama ini para siswa terbiasa menghapal dan mengerjakan soal pilihan
ganda. “Perubahan kurikulum yang terus dilakukan juga tak mengubah
metode pembelajaran di sekolah. Guru hanya mengenal buku paket yang
menjadi acuan dan tidak mencari referensi lain. Daya juang peserta didik
untuk mencapai prestasi tinggi juga rendah, terbukti siswa suka
mencontek,” kritiknya (Harianjogja.com, 12/12/2013).
Kapitalisme-Liberalisme Akar Persoalan Pendidikan
Pendidikan Indonesia menghadapi
tantangan untuk mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir ditengah
gempuran arus hedonis dan krisis keteladanan sang pengajar yang tak
layak dan para pejabat korup akibat sistem kapitalisme yang telah
mengubah wajah pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi menjadi sebuah
pabrik dimana para peserta didik dan mahasiswa hanya menjadi target
pasar yang diarahkan untuk menjadi borjuis – borjuis kecil tak ubahnya
robot siap cetak yang hanya sekadar ingin cepat lulus dan mendapat gaji
besar, melanjutkan estafet sistem kapitalisme dan paradigma
sekular-liberal yang menjadi acuan kurikulum Indonesia.Dakwah KAMPUS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar