Catatan Bidang Politik
Partai Politik dan Dinasti Politik Korup
Gurita politik terjadi baik yang
dilakukan oleh Lembaga politik ditingkat legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif, partai politik maupun lingkaran elit politik yang melibatkan
keluarga dan kerabat mereka sendiri untuk mempertahankan kekuasaan agar
tidak keluar dari link mereka. Selanjutnya kekuasaan itu dijadikan alat
untuk mengamankan diri dan kepentingan. Kekuasaan itu juga menjadi alat
ampuh untuk motif uang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai
kepolisian, dewan perwakilan rakyat, dan pengadilan, secara berurutan
menjadi lembaga negara terkorup di Indonesia. Hal itu, dibeberkan
sendiri oleh komisioner KPK Adnan Pandu Praja, saat memberikan ceramah
Political Corruption di depan 150 pegawai dan pejabat KPU di Gedung KPU,
Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013).
Agustus 2013, Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi
Rubiandini tertangkap tangan menerima suap di rumahnya. Uang itu dari
perusahaan migas yang ingin memenangi tender. Dan yang paling
spektakuler di tahun 2013 adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Mochtar oleh KPK. Ia ditangkap di rumah dinasnya, komplek pejabat
tinggi negara karena diduga menerima uang suap dalam kasus Pilkada di
Kab Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Bersamanya digelandang pula kader Partai
Golkar Chairunnisa. Yang ternyata juga melibatkan gubernur banten Ratu
Atut. Sepak terjang dinasti Atut ini pun menambah deret panjang jejak
korupsi di birokrasi. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 309
kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi sejak pemilihan kepala
daerah secara langsung pada 2005, baik berstatus tersangka, terdakwa
maupun terpidana. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan
menilai faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala
daerah itu adalah tingginya biaya politik selama pemilihan umum kepala
daerah berlangsung. “Karena dalam politik tidak ada yang gratis.”
Hampir semua lini terlibat korupsi. Tak
terkecuali, para pejabat tinggi. Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK
karena diduga bertanggung jawab atas pengucuran dana bagi Bank Century,
Rp 6.7 triliun. Demikian pula Istana disebut-sebut terlibat dalam
berbagai tindak korupsi dalam kasus impor daging sapi dan Hambalang. Tak
hanya Wapres Boediono, dugaan terlibatnya SBY dan Sekretaris Jenderal
Partai Demokrat, Edhie Baskoro, terkait kasus Hambalang beberapa waktu
lalu. SBY dan Edhie diduga terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun.
(voa-islam.com)
Itulah mengapa, politik dinasti dan
fenomena partai politik sebagai mesin pencetak koruptor. menjadi salah
satu bagian dinasti dan elit partai meraih kursi dan singgasana itu akan
terus dipertahankan pada dinasti atau kepentingan kelompok partainya.
Pakar menyebut ini sebagai ‘cacat bawaan demokrasi’.
Kesimpulan Analisis Problem Multidimensi 2013 dan Resolusi untuk 2014
Setelah menganalisa fakta kerusakan
diberbagai bidang, Indonesia di tahun 2013 sebagaimana tahun – tahun
sebelumnya masih dalam keadaan terpuruk dan terjajah, ini semua
diakibatkan oleh permasalahan mendasar Negara Indonesia yang tidak
memiliki kejelasan ideologi yang paripurna meliputi konsep dan sistem
yang mengatur segala aspek kehidupan, sehingga Kapitalisme sebagai
sebuah Ideologi global-lah yang menjadi pilot otomatis mengarahkan
negara ini menuju jurang kehancuran. Kapitalisme dengan Landasan
Sekularisme-Liberalisme menjadikan kondisi politik, ekonomi,
sosial-budaya, hukum, hingga kedaulatan negara terancam. Lalu siapakah
yang diuntungkan.? Bukan rakyat tapi pihak asing pengusung Ideologi
Kapitalisme yakni Negara-Negara Kapital semacam Amerika Serikat, Uni
Eropa, Australia, Rusia, China. Indonesia pun menjadi target pasar
kapitalis dimana setiap perundang-undangan dibuat dalam rangka
memuluskan kepentingan pihak asing untuk merampok SDA/SDE Indonesia,
menjadi rakyat Indonesia sebagai target pasar dan menjadi budak
dinegerinya sendiri.
Kondisi seperti ini melahirkan
kesenjangan kesejahteraan antara pihak kapital dan rakyat yang semakin
hari semakin termarjinalkan, pada akhirnya rakyat menjadi frustasi dan
lahirlah berbagai macam tindak kriminal dan konflik horizontal
diberbagai tempat dimulai dari Jantung Ibukota hingga ke seluruh daerah
di Indonesia, serangan budaya dan arus pemikiran hedonis liberal pun
dikalangan generasi penerus bangsa pun semakin membuat masa depan
Indonesia berada dalam kondisi suram dimana degradasi dan dekadensi
moral adalah gambaran masa depan generasi Indonesia jika Kapitalisme
Liberal masih terus dipertahankan.
Persoalan Ideologi negara yang telah
berubah haluan menjadi Ideologi Kapitalisme diperparah dengan fakta
bahwa rezim penguasa neoliblah yang menjadi kaki tangan pihak asing.
Rezim penguasa Pengkhianat ini dari masa ke masa sejak Indonesia merdeka
menjadi pengikut setia kepentingan Ideologi Asing yakni Kapitalisme
Liberal dengan menerapkan sistem politik demokrasi sebagai pintu masuk
melakukan proyek liberalisasi besar-besaran dengan tujuan merampok dan
menjajah Indonesia, menanamkan racun budaya hedonis liberal kepada
rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, sementara Islam sebagai sebuah
Ideologi dijegal dan dicampakkan.
Untuk itu GEMA Pembebasan menyerukan Resolusi untuk Indonesia Bangkit di tahun 2014 :
Mengganti ideologi negara yang telah
ditunggangi oleh Kapitalisme-Liberal dengan ideologi Islam, dimana
ideologi Kapitalisme-Liberal inilahyang secara faktual telah membunuh
rakyat secara sistemik dan menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam
jurang keterpurukan dan keterjajahan. Karenanya Hanya Ideologi Islam
yang layak menjadi solusi sebagai sebuah Ideologi yang paripurna berasal
dari Dzat Yang Maha Sempurna memiliki kejelasan konsep dan sistem untuk
membawa negara ini lepas dari keterpurukan dan keterjajahan menuju
kebangkitan dan pembebasan yang hakiki.
Mengganti rezim sekuler dan sistem kufur
demokrasi yang telah nyata menjadi boneka sekaligus alat negara –
negara kapital asing untuk memuluskan penjajahannya di Indonesia, Selama
rezim sekuler dan sistem kufur demokrasi ini masih terus dipertahankan
maka rakyat Indonesia akan terus-menerus dibohongi dan dirampok harta
dan sumber daya alam/energinya baik oleh kapital asing atau pejabat
korup melalui hasil pemilihan berdasarkan mekanisme politik
transaksional ala demokrasi yang berlindung dibalik jargon suara rakyat
dan kedaulatan rakyat.
Menegakkan ideologi Islam dengan
Penerapan Syariah Islam Secara kaffah yang terbukti secara konseptual
dan secara historis mampu membawa peradaban ummat manusia kedalam
peradaban gemilang, dimana penerapan syariah Islam dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara hanya bisa diterapkan secara totalitas oleh
Institusi Politik Negara Islam yakni Khilafah Islamiyyah, yang akan
menjaga harta dan kemuliaan rakyat baik muslim maupun nonmuslim, menjaga
setiap jengkal wilayah Indonesia dan akan menyatukan seluruh potensi
kekuatan dan kewilayahan negeri negeri Islam menjadi satu kekuatan
politik yang kuat dibawah kepemimpinan global yang akan menandingi
negara negara penjajah Amerika, Uni Eropa dan sejumlah negara pengusung
Ideologi Kapitalisme lainnya.
Pengurus Pusat Gerakan mahasiswa Pembebasan
ttd
Firman Mahiwa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar